Samarinda – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun 2026 merosot tajam sebesar Rp6,19 triliun dari proyeksi awal. Kondisi ini memaksa Pemprov Kaltim melakukan perampingan sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak mendesak. Gubernur kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan, pemangkasan dilakukan untuk menjaga optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kemampuan fiskal daerah. “Salah satu yang dirampingkan adalah perjalanan dinas dan belanja makan minum. Perjalanan dinas OPD dirampingkan sampai lebih 66 persen,” ujar Rudy, Senin (1/12). Ia mengakui perampingan anggaran akan berdampak pada sejumlah program yang belum dapat terakomodasi pada 2026 dan menyampaikan permohonan maaf atas konsekuensi yang timbul. Namun, Rudy menjamin standar pelayanan minimum masyarakat tetap terjaga. “Tiga sektor prioritas yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar tidak berdampak pemangkasan. Bahkan sebagian akan kita tingkatkan,” tegasnya.