Dari modus operandinya, korupsi birokrasi erat berkelindan dengan malaadministrasi. Praktik janggal hingga bertaraf jahat dalam sejumlah varian dan terjadi di banyak matra kehidupan menjadi pintu masuk untuk korupsi. Kasus anyar di Ketenagakerjaan bisa diambil sebagai contoh. Delapan pegawai dan pejabatnya belum lama ini ditetapkan sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka melakukan malaadministrasi berlapis, seperti menunda, menyimpang, bahkan tak memberikan layanan kepada perusahaan/agensi yang mengurus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) selama 2019-2024. Dalam situasi tak berkepastian, masa tunggu atau lelah dipermainkan, pemohon izin jadi sasaran empuk pemerasan dan suap.