Setiap kebijakan sudah seharusnya mengandung kebijaksanaan agar kebijakan yang dipilih bisa memberi banyak kemaslahatan dan bukan semata menjadi instrumen untuk mencapai tujuan penguasa. Terlebih kebijakan pajak, karena sejatinya pajak merupakan bentuk relasi yang paling erat antara negara dan rakyat, yang di dalamnya mengandung nilai dan makna tentang pengorbanan, sumbangsih, kegotongroyongan, hingga bela negara. Pajak adalah instrumen demokrasi sehingga esensi dari rakyat untuk rakyat menjadi ruh dalam merumuskan kebijakan fiskal agar tercipta rasa saling percaya (spending trust) melalui kebijakan belanja (spending policy) yang berkualitas, adil, dan merata.