SAMARINDA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp3,18 triliun 28 November 2025. Angka ini turun signifikan dibandingkan pengesahan APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp5,8 triliun. Penurunan tersebut terjadi akibat kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah. Turunnya APBD Samarinda 2026 ini membuat ruang gerak anggaran Pemerintah Kota Samarinda semakin terbatas. DPRD Kota Samarinda pun berharap pemerintah pusat segera merealisasikan penambahan anggaran, khususnya bagi daerah yang terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), agar program pembangunan tetap berjalan. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai pemotongan DBH Kalimantan Timur telah mempersempit ruang fiskal daerah secara signifikan. Dampaknya dirasakan hampir di seluruh perangkat daerah, terutama sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan infrastruktur.