KALTIMPOST.ID, PENAJAM- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, memastikan proses pemekaran desa di PPU kemungkinan besar tidak akan tercapai tahun ini. Hal itu menindaklanjuti hasil pertemuan Komisi I dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 22 Mei 2025. “Ada lampu hijau dari Kemendagri itu siap untuk mengubah status desa. Sehingga hari ini kami minta camat, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dan kepala desa untuk menyiapkan wilayah kita yang berpotensi untuk berubah statusnya,” ujarnya, baru-baru ini.