Samarinda – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ekti Imanuel mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Melalui revisi besar ini, alokasi belanja daerah naik signifikan, sementara target pendapatan justru diturunkan. Data menunjukkan, belanja daerah yang semula Rp20,95 triliun naik menjadi Rp21,69 triliun, atau bertambah Rp746,85 miliar (3,56 persen). Sebaliknya, target pendapatan daerah dipangkas dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun, berkurang sekitar Rp950,76 miliar. Kebijakan menaikkan belanja tersebut terutama dimaksudkan untuk menampung kebutuhan mendesak dan prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kualitas hidup masyarakat. Fokus diarahkan pada belanja wajib dan mengikat, seperti belanja Pegawai Pemenerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang pendidikan dan kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan dan penyediaan air minum.