Samarinda – DPRD dan Pemprov Kaltim menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan bersama itu ditandatangi dalam Rapat Paripurna ke-47 yang digelar di Gedung D DPRD Kaltim, Minggu (30/11) malam. APBD 2026 disetujui sebesar Rp15 triliun, setelah sebelumnya dilakukan penyesuaian dan pemangkasan anggaran yang mencapai Rp6 triliun. Meski terjadi pengurangan yang signifikan, Pemprov Kaltim memastikan sejumlah program prioritas tetap berjalan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, seusai rapat paripurna menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara menyeluruh pada semua sektor pemerintah provinsi. “Semua dipangkas, semuanya. Tapi yang jelas TPP seluruh ASN dan PPPK aman,” tegas Rudy. Selain itu, ia memastikan bahwa Program Bantuan Pendidikan atau GratisPol Kaltim tetap berjalan sebagaimana direncanakan. “Program GratisPol juga insyaAllah berjalan sesuai harapan. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk Kaltim,” ujarnya. Rudy menjelaskan bahwa pembahasan APBD tahun ini berlangsung lebih panjang.