JAKARTA, KOMPAS - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat ataupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran. Mendagri mengatakan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Rabu (4/6/2025). Sebelumnya Kompas memberitakan, sejumlah hotel di tanah air terpaksa merumahkan karyawan akibat tingkat hunian anjlok. Tingkat hunian turun akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.