Samarinda – Kalimantan Timur menghadapi tekanan fiskal terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Kaltim terpaksa merevisi postur APBD 2026 akibat tergerusnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat hingga lebih dari setengah proyeksi awal. Total penerimaan daerah yang semula disusun dalam KUA-PPAS sebesar Rp 21,35 triliun, kini dipangkas menjadi hanya Rp15,15 triliun. Koreksi turun ini mencapai Rp6,19 triliun atau setara 66,39 persen dari pendapatan transfer yang menjadi penopang utama fiskal daerah. “Kondisi APBD Kaltim 2026 memberikan tekanan kepada pemerintah daerah sehingga memerlukan strategi untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya,” tegas Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, Minggu (30/11).