Menampilkan 58 data.
Rumadi Ahmad (Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Kemanana, dan Hak Asasi Manusia Kepala Staf Kepresidenan) - Pembangunan bidang hukum merupakan aspek yang paling banyak disorot selama epemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden J...
Di tengah melejitnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah, apresiasi pada penegakan hukum masih stagnan. Kasus-kasus hukum yang belum tuntas menjadi faktor pendukung stagnasi apresiasi publik. Masih landainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum terekam dalam survei periodik...
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, Selasa, 9 Juli 20240. Dalam draf revisi, nantinya nama Wantimpres akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Draf revisi juga tak membatas...
Azeem Marhendra Amedi (Penilit Hukum dan Konstitusi, SETARA Institute) - Beberapa waktu lalu, mantan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, menyatakan telah mempersilahkan pimpinan MPR apabila ingin mengubah UUD 1945. Empat perubahan yang dilakukan di kala kepemimpinannya, menurut dia, adalah hasi...
Saurip Kadi (Mantan Aster Kasad dan Abituren Program S-3 IAKN Kupang) - Prof Mahfud MD dalam artikel "Resti Amendemen dari Pak Amien" (Kompas, 15/6/2024) antara lain menjelaskan, Amien Rais meminta maaf atas kenaifan dirinya dalam mengalkulasi output penerapan UUD 1945 hasil empat kali amandemen ole...
Hampir tiga dekade otonomi daerah berjalan, gambaran kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah saat ini jauh dari yang dibayangkan para pemikir otonomi daerah di awal reformasi dahulu. Otonomi daerah telah salah arah. Dari diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan Kompas berkolaborasi dengan M...
Pemberantasan korupsi id Indonesia telah menjadi isu sentral. Setiap tahun, anggaran negara yang sehuarusnya digunakan untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diselewengkan oleh para penguasa pemangku kepentingan. Korupsi diibaratkan sebagai kanker yang terus menggerogoti tubuh ban...
Jalannya roda Pemerntahan Desa di Indonesia banyak diwarnai oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh Presiden SBY (Susilo Bambang Yodhoyono) sejak 15 Januari 2014. Selama hampir 10 tahun, pelaksanaan jalannya roda Pemerintahan Desa dari tahun 2014 sampai dengan awal tahun...