Menampilkan 2084 data.
BALIKPAPAN - Sepanjang 2023, Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan perbaikan jalan di beberapa titik Kota Minyak. Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU Rachmatullah mengatakan, ada beberapa lokasi yang darurat mendapat pekerjaan overlay atau lapis tambahan untuk memperbaiki kondisi fungsional dan struktural perkerasan jalan. Pihaknya tentu sudah memiliki data lokasi jalan mana saja yang perlu mendapat pembenahan overlay. "Namun, karena minim anggaran maka hanya beberapa lokasi yang sudah dilakukan pekerjaan tahun lalu," ucapnya. Sebagai contoh di Jalan DI Panjaitan, Lapangan Foni, Jalan Agung Tunggal, Asrama Bukit. Salah satu contoh yang terlihat berubah drastis seperti peningkatan Jalan MT Haryono depan Andy Jaya Motor hingga Hotel Sejati sepanjang 220 meter. Dinas PU melakukan pelebaran dan peninggian jalan dengan anggaran Rp19 miliar. Kini, jalan memiliki dua jalur dengan pembatas media jalan. Lebar masing-masing jalur sebesar 8 meter.
SAMARINDA - Pembangunan akses jalan tembusan melintasi runway eks Bandara Temindung di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, hingga saat ini telah mencapai 80 persen. Pembangunan jalan sepanjang 289 meter dengan lebar 20 meter itu ditargetkan rampung akhir Desember 2023. Namun, kondisi itu mengalami keterlambatan karena sejumlah hambatan. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR-Pera Kaltim Hariadi Purwatmoko melalui PPK proyek tersebut Nana Yusuf mengatakan, keterlambatan disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya, pengujian laboratorium pada kondisi tanah existing, perubahan volume item pekerjaan timbunan, panjang proses penentuan, dan pemindahan lahan TPS. "Tidak hanya itu, intensitas hujan tinggi, dan level lokasi pekerjaan yang berada di daerah rendah," ujarnya Minggu (7/1).
PENAJAM - Kepolisian Resor (Polres) Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan enam kendaraan operasional dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU pada Jumat, 5 Januari. Bantuan tersebut diserahkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar di halaman Kantor Bupati PPU. Bantuan kendaraan operasional tersebut terdiri dari enam mobil dan satu speedboat diberikan kepada Polres PPU, dan masing-masing satu kendaraan operasional diberikan kepada TNI-AL Pos Penajam dan satu mobil diberikan kepada Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang Petung. Sekkab PPU Tohar mengatakan, bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing satuan. la mengatakan, dukungan kendaraan operasional dari pemerintah daerah memang sangat dibutuhkan instansi vertikal , terutama di wilayah PPU yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dan kondisi geografis yang beragam.
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan memastikan korban pergerakan tanah di Perumahan Polda, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara akan mendapatkan bantuan uang sewa. Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan Zulifli mengatakan pemberian bantuan ini diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah dan mesti tinggal di tenda pengungsian. "Tadi ada 5 KK yang tinggal di pengungsian, mereka akan menjadi prioritas karena rumahnya rusak berat," kata Zulkifli selepas mengunjungi lokasi bencana, Jum'at (6/1) siang. 5 KK tersebut nantinya akan mendapat bantuan sebesar Rp 750 ribu per bulan untuk uang sewa. Tak hanya itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga akan memasukan mereka yang rumahnya rusak berat dalam program perbaikan rumah karena bencana.
UJOH BILANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Fasilitas Kesehatan (Faskes) seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas. “Pemkab Mahulu telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengelolaan BLUD yang sehat. SK Penerapan Pola Keuangan BLUD telah diterbitkan untuk dua RSUD dan enam Puskesmas di Mahulu,” ungkap Stephanus. Meski telah diterapkan, Stephanus mengakui bahwa implementasi pola keuangan BLUD masih membutuhkan optimalisasi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas manajemen, efisiensi sistem pengelolaan, dan pengawasan berkelanjutan.
SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Subandi, menyoroti sejumlah catatan penting dari Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kaltim. Ia meminta catatan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan langkah evaluasi dan pembenahan. Subandi menekankan pentingnya respons cepat terhadap temuan BPK, termasuk pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum optimal dalam pengelolaan klaim BPJS Kesehatan di RSUD.
SAMARINDA – Sejak dioperasionalkan pada Mei 2024 lalu, Galeri Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) Kaltim telah mencatat transaksi hampir mencapai Rp300 juta. Galeri UKM yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda ini menyediakan ratusan produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berasal dari berbagai wilayah di Kaltim seperti olahan pisang, amplang, mandai, dan makanan lainnya. Selain itu, terdapat kerajinan rotan berbentuk anjat, furniture, dan fashion. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih menuturkan, Galeri UKM Kaltim sudah beroperasi selama tujuh bulan, telah diisi oleh 250 UKM dengan 300 lebih varian produk.
PROGRAM unggulan yang tak kalah penting menjadi perhatian serius mantan duet pem-impin Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi yang tertuang dalam RPJMD Kaltim 2018-2023 adalah bantuan 25.000 rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera. Pelaksanaan program ini adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Tahun 2019 direhab 4.954 rumah dan 22 rusun. Tahun 2020 dibangun 5.859 rumah dan 43 rusun. Tahun 2021 direhab 4.236 rumah dan 21 rusun, tahun 2022 direhab 4.102 rumah, 86 rusun dan 131 RLH yang bersumber dari CSR perusahaan. Tahun 2023 direhab 5.984 rumah, 21 rusun dan 93 RLH CSR dari perusahaan.
BALIKPAPAN - Sinyal kuat butuh perpanjangan waktu pada proyek perbaikan DAS Ampal muncul. Mengingat hingga kini, proyek dengan skema anggaran tahun jamak ini masih berproses. Seperti diketahui, pekerjaan yang berlokasi di Jalan MT Haryono tersebut seharusnya rampung pada akhir Desember. Kepada awak media, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, proyek perbaikan DAS Ampal dalam proses pekerjaan. Semua berjalan sesuai regulasi dan ketentuan. "Kalau memang perlu, ada penambahan waktu selama memenuhi aturan dan ketentuan," katanya dalam gelaran Ekspose Akhir Tahun 2023 di BSCC Dome.
SEPAKU – Sebanyak 41 aduan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari Balikpapan diterima KPK sepanjang 2021-2023. Dari puluhan aduan masyarakat itu, proyek penanganan banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang menyedot APBD senilai Rp136 miliar, termasuk yang dilaporkan ke komisi antirasuah. Proyek itu memakan waktu 518 hari kalender. Mulai 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) pada pertengahan tahun ini. Kepada Kaltim Post, Ketua KPK Nawawi Pamolango mengungkapkan, laporan tersebut saat ini dalam penelaahan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. "Kalau dari hasil telaah itu, kami anggap sudah cukup, maka akan diteruskan ke Direktorat Penyelidikan. Untuk dikeluarkan Sprint Lidik (Surat Perintah Penyelidikan). Tetapi, kami belum tahu persis perkembangan telaah itu arahnya ke mana. Kalau masih kurang (buktinya), kami sampaikan kepada pelapor untuk melengkapinya. Terus kawal itu," katanya.