Menampilkan 2084 data.
BALIKPAPAN, TRIBUN - Program Pemerintah Kota Balikpapan yang menggratiskan iuran BPJS Kesehatan kepada seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 3 dipastikan masih terus berlanjut hingga di tahun 2024 ini. Program yang menggratiskan iuran BPJS Kesehatan ini merupakan program prioritas Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud dengan kategori peserta yakni Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP). Program prioritas Wali Kota Balikpapan tetap berlanjut pada 2024. Terkait hal ini yang bertugas melakukan pemutakhiran data peserta setiap bulan dan memastikan peserta penerima bantuan benar-benar sesuai dengan persyaratan, adalah Dinas Sosial Balikpapan.
HUJAN - yang mengguyur Kota Balikpapan beberapa hari terakhir membawa cerita sedih. Bencana longsor misalnya, menimpa warga Perumahan Polda Kilometer 7 Kelurahan Graha Indah, pekan lalu. Tepatnya di Jalan Purnawirawan RT 37. Ada total korban 12 kepala keluarga (KK). Namun, ada 5 KK yang mengalami kerusakan parah. Mereka harus mengungsi ke tenda sementara. Imbas musibah tersebut, Pemkot Balikpapan kini sedang menyusun rencana pemberian bantuan kepada korban terdampak pergeseran tanah tersebut. "Sekarang, bantuan masih dalam proses sedang kami susun," kata Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setkot Balikpapan Zulkifli. Dia menjelaskan, bencana longsor yang terjadi Rabu (3/1) pekan lalu telah ditetapkan sebagai penanganan tanggap darurat. Artinya, ada dua hal yang harus segera mendapat penanganan. Pertama, soal warga yang mengungsi bisa mendapat rumah hunian sementara. Misalnya, dalam bentuk bantuan sewa rumah.
TENGGARONG - Obrolan Pagi atau yang lebih akrab disebut dengan Ngapeh Hambat menjadi agenda rutin Pemkab Kukar. Untuk kegiatan Ngapeh Hambat, Senin (8/1/2024), mengusung tema Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Daksa Artha BPKAD Kukar. Bupati Kukar Edi Damansyah memimpin langsung kegiatan Ngapeh Hambat tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo menuturkan, tidak tercapainya target pendapatan daerah disebabkan kinerja serapan Anggaran, kontribusi PAD masih rendah terhadap pendapatan daerah.
BONTANG - Permohonan relokasi SD 004 Bontang Selatan telah diajukan pihak sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang. Alasannya, lokasi yang ada sudah tidak memungkinkan akan dilakukan pengembangan. Apalagi, status lahan juga bukan aset daerah. "Dan saya sudah mendengar, ada rencana pembangunan gedung di lokasi baru mulai tahun ini. Tetapi secara detail belum disampaikan," kata Kepala SD 004 Bontang Selatan Usman Ali. Kabarnya, jumlah kelas baru yang dibangun nantinya ada 12 ruang. Ditambah ruang kepala sekolah, ruang guru, hingga ruangan penunjang lainnya. Bangunan itu nantinya terdiri dari dua lantai. Namun ia belum mengetahui, apakah pembangunan dilakukan sekaligus atau bertahap. "Infonya sekaligus, tetapi saya tidak mengetahui kalau ada perubahan," ucapnya.
SAMARINDA - Pemkot mengusulkan anggaran Rp40 miliar untuk melanjutkan revitalisasi kawasan yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan Kota Tepian yang dimulai tahun lalu. Revitalisasi tahap kedua akan fokus pada pembenahan Jalan Niaga Selatan yang merupakan akses utama menuju Citra Niaga. Menurut Wali Kota Samarinda Andi Harun, penataan itu meliputi fasad ruko-ruko, badan jalan, jaringan drainase, median jalan, hingga kabel tanam. "Kami akan menata fasad ruko-ruko yang ada. Termasuk membenahi badan jalan, jaringan drainase, hingga median jalan," ujarnya, Senin (8/1). Dia menerangkan, akan menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan rencana penataan kawasan. Beberapa ruko yang membangun kanopi atau penambangan bangunan akan dibongkar, terutama yang menghadap Citra Niaga, bahkan dapat berlanjut ke ruko yang menghadap Pelabuhan Samarinda di Jalan Gajah Mada. "Ada beberapa bangunan atau warung yang kanopinya melewati parit, akan dimundurkan. Termasuk toko yang berpagar, agar dibuka. Nantinya kami akan melayangkan surat," terangnya.
OTORITAS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong terobosan perluasan akses keuangan masyarakat, terutama di daerah, dengan mengoptimalkan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). OJK Kaltim mencatat pertumbuhan pada seluruh program TPAKD di Benua Etam. Saat ini Kaltim memiliki 1 TPAKD Provinsi dan 4 TPAKD dari 10 Kabupaten/Kota yakni Samarinda, Bontang, Kukar, dan Berau. Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, Pemda biasanya memiliki dana untuk membantu UMKM. Sering dana tersebut jika langsung dari pemerintah, dianggap dana hibah oleh masyarakat. Dulu, ada Kutai Kartanegara dengan program Gerbang Dayaku, yang memberikan kredit kepada masyarakat. Namun, jadi temuan karena kebanyakan menjadi kredit macet.
TALISAYAN - Pelaksanaan pemeliharaan Jalan Yos Sudarso, Talisayan, akan dikerjakan tahun ini. Kegiatan ini sudah berulang kali masuk usulan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan, karena sangat dibutuhkan nelayan sebagai akses produksi perikanan. "Jadi itu masuk sumber dana alokasi khusus tematik untuk peningkatan kawasan sentra produksi pangan. Karena salah satu lokasi di Yos Sudraso terhubung dengan tempat tambat nelayan," jelas Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Junaidi. Peningkatan infrastruktur ini mendapatkan pagu anggaran Rp7,9 miliar. Saat ini, tender telah selesai dengan nilai kontrak Rp7,8 miliar. Setelah berkontrak, pekerjaan segera dimulai. Nantinya, penanganan berupa pelapisan aspal atau aspal overlay. Namun, beberapa titik yang rusak akan diperbaiki terlebih dahulu kemudian dilapisi kembali.
SAMARINDA, TRIBUN - Salah satu hal yang sangat dinantikan oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah gaji yang masuk ke rekening di setiap awal bulan. Namun di awal tahun ini gaji PNS yang dinantikan tak kunjung diterima. Kemudian keterlambatan ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa keterlambatan gaji PNS di bulan ini juga kerap kali terjadi di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPDRI) . Orang nomor satu di Kota Samarinda ini menegaskan bahwa keterlambatan gaji hanya terkait dengan proses mutasi data akibat perubahan sistem. Adanya perubahan SIPDRI yang diluncurkan presiden melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 ini membuat mutasi harus menyesuaikan sistem terhadap data baru. Sehingga proses gaji berikutnya akan sedikit terlambat akibat penyesuaian sistem. "Karena semata-mata hanya disebabkan oleh perubahan sistem saja di awal tahun," ungkap Andi Harun pada Senin (8/1).
TANA PASER - Tidak pernah untung selama berdiri dan terus diberikan suntikan dana dari Pemerintah Kabupaten Paser, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Prima Jaya Taka Paser memperluas usaha bisnisnya ke bidang pangan agar bisa hidup. Yaitu menjadi distributor atau kemitraan produk pangan berupa beras dan minyak goreng murah. Saat berjualan di car free day pada Minggu pagi, Direktur Perumda Prima Jaya Taka Fitriansyah Mubarak menyampaikan, ini adalah salah satu usaha Perumda di bidang pangan. Produk yang dijual masih milik Perumda DKI Jakarta dan bersifat kemitraan dengan Perumda Prima Jaya Taka. Tahun ini Perumda Prima Jaya Taka tengah mengurus perizinan untuk brand pangan sendiri. "Jika sudah keluar izinnya, baru kita launching produk pangan kami sendiri," kata Fitriansyah, Minggu (7/1).
BONTANG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bambang Cipto Mulyono mengatakan, tahun ini ada pengajuan dana sebesar Rp14,7 miliar. "Lokasinya di samping Gedung Uji Kir Bontang Lestari," kata Bambang. Ia pun belum bisa menyebutkan bangunan nantinya terdiri dari berapa lantai. Namun, seluruh pembiayaan masuk dalam nomenklatur APBD 2024. Berdasarkan sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), spesifikasi pekerjaan luas lahan kurang dari 500 meter persegi. Terdiri dari satu lantai. "Info selengkapnya di Kabid Pendidikan Dasar," ucapnya.