Menampilkan 60 data.
Perayaan 100 tahun pendidikan hukum di Indonesia, yang ditandai dengan berdirinya Rechtshogeschool (RHS) pada 1924 di Batavia, merupakan saat refleksi yang tepat. Bagaimanakah dialektika antara pendidikan hukum dan praktik hukum di masyarakat? Saat ini, sayangnya, kita justru menyaksikan hukum dijad...
Sejak kita merdeka, korupsi sudah menjadi musuh nomor satu negeri ini dan 20 tahun terakhir status musuh nomor satu itu semakin kokoh di benak publik. Kalau melihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan Transparency International sangat jelas bahwa korupsi masih bertengger sebagai tantangan...
Dari modus operandinya, korupsi birokrasi erat berkelindan dengan malaadministrasi. Praktik janggal hingga bertaraf jahat dalam sejumlah varian dan terjadi di banyak matra kehidupan menjadi pintu masuk untuk korupsi. Kasus anyar di Ketenagakerjaan bisa diambil sebagai contoh. Delapan pegawai dan pej...
Kerja sama Kejaksaan Agung dengan operator telekomunikasi untuk penyadapan (lawful intercept) memicu polemik. Di satu sisi, langkah ini memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan berat, seperti korupsi dan narkoba. Namun, di sisi lain, potensi pelanggaran privasi warga menjadi ancaman serius. Bag...
Memasuki pertengahan tahun 2025, wajah penegakan hak asasi manusia di Indonesia seolah menghadapi jalan buntu. Reformasi yang pernah menjanjikan transparansi dan perlindungan HAM kini terbelah: di satu sisi, rangkaian undang-undang tampak kokoh di atas kertas, namun di lapangan kekerasan dan ketidak...
Ditengah gejolak sosial-ekonomi dan tuntutan publik yang kian vokal terhadap integritas negara, pemberantasan korupsi di Indonesia justru tampak berjalan di tempat. Kasus-kasus besar kerap kali muncul sebagai "headline sesaat", namun kemudian tenggelam tanpa kejelasan. Penyidikan yang tak pernah tun...
Meningkatnya jumlah permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dalam beberapa tahun terakhir memunculkan kekhawatiran publik akan dampak pada rendahnya kualitas proses legislasi. Hingga akhir Mei 2025, MK telah menerima 95 permohonan (Kompas, 31/5/2025). Pada 2024, MK juga telah memu...
Berbagai elemen warga negara memulai langkah mereka untuk melanjutkan perjuangan terhadap pengesahan perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Setelah resmi disahkannya UU TNI baik oleh DPR maupun Presiden dan resmi diundangkan sejak Maret lalu, baik individu maupun kel...
Tulisan ini membahas mengenai perbandingan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Kota Samarinda dengan pemerintah pusat sebagai pelaksanaan program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup. Perbandingan dilakukan dengan memperhatikan RPJMN...
Euforia terhadap Danantara yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 masih sangat terasa. Topik pembicaraan terkait Danantara masih hangat, mulai dari lantai bursa hingga ke ruang-ruang kelas kampus terus menggema. Tingginya intensitas pembicaraan terhadap Danan...